Oleh: madidi75 | Mei 27, 2010

Siang dan Pangkep

Oleh : M. Farid W Makkulau

SAAT akan menulis tentang ’Siang’ ini, saya teringat akan seminar sehari ’Melacak Jejak Sejarah Kerajaan Siang” yang diselenggarakan oleh Yayasan Tomanurung bekerjasama dengan Pemkab setempat Oktober 2009 lalu sebagai pra seminar sebelum dilaksanakannya Seminar Nasional Sejarah Kerajaan Siang, yang rencananya akan dilaksanakan tahun 2010 ini. Seminar yang menghadirkan tiga pemakalah ini, Prof Dr Rasyid Asba, MA (Guru Besar Sejarah UNHAS), HM Taliu BA (Budayawan Pangkep) dan saya sendiri (Bukan Guru Besar dan bukan Budayawan), mendapatkan sambutan dan antusiasme yang luar biasa dari tokoh masyarakat, tokoh adat dan pemerhati budaya di Pangkep, bahkan ada sekelompok kecil masyarakat yang mengusulkan agar nama Kabupaten Pangkep dirubah menjadi Kabupaten Siang, salah satu alasannya, untuk mengembalikan kebesaran dan kemasyhuran nama Siang sebagai salah satu kerajaan tertua di Sulawesi Selatan.

Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan ’Siang’ ini ? Benarkah pernah ada kerajaan di jazirah Sulawesi Selatan yang bernama ’Kerajaan Siang’ ? Dimanakah letaknya, pusat kerajaannya, bekas – bekasnya dimana, tapak arkeologinya, dan bagaimana memori sosial masyarakat tentang Siang ini, narasi tutur atau lontaraq-nya ? Siapakah rajanya dan bagaimana cara memerintahnya ? Bagaimana perkembangan kerajaan tersebut serta kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya ? Bagaimana tradisi budaya dan kepercayaan masyarakatnya ? Bagaimana kejatuhannya serta apa warisan sejarah budaya yang ditinggalkannya, serta banyak lagi pertanyaan lainnya ? Pertanyaan – pertanyaan diatas ini belum sepenuhnya terjawab dalam seminar tersebut, banyak hal yang kabur setelah sekian lama sejarah kerajaan ini memang tidak terjamah tangan – tangan peneliti sejarah. Sejarah kerajaan Siang benar – benar tenggelam dan ditenggelamkan sehingga untuk melacaknya kembali dan membuat segala sesuatunya terang benderang memerlukan waktu penelitian yang lama, dengan biaya yang tentu saja sangat besar.

Saya pernah menyampaikan kepada dua mantan Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Pangkep, Drs A Yatrieb Pare dan Drs A Nadir Ratu, MM bahwa kalau Sejarah Kerajaan Siang yang mau diungkap maka itu harus melibatkan ratusan peneliti sejarah dan budaya, dari dalam dan luar negeri dengan biaya bisa mencapai puluhan miliar. Karena itu, Pemkab setempat harus berani menggandeng dunia perguruan tinggi, lembaga donor atau yayasan pengetahuan dan penelitian ilmiah lainnya. Rekonstruksi sejarah tidak lagi sebatas ekskavasi tapak arkeologi dan pengumpulan sebanyak mungkin naskah tertulis dan narasi tutur, tapi bisa dilanjutkan ke tahap membangun kembali kota lama dan pelabuhan Siang. Proyek ini tentu bagaikan merajut mimpi masa silam, menemukan kembali Pusat kendali pemerintahan Siang dan menghubungkannya dengan pelabuhannya sampai di pesisir pantai baratnya tentu bukan pekerjaan mudah, apalagi sungai Sengkae’ yang dimaksud sudah mengalami pengendapan selama 800 tahun sebelum kejatuhan Kerajaan Siang. Akh, Disana ada begitu banyak harta karun terpendam dari Abad XIII – Abad XVI.

Apa yang anda bayangkan sekiranya megaproyek ini terwujud ? Saya sendiri membayangkan akan ada sungai (Sungai Siang) yang membentang sebelum perempatan Bungoro dari Pangkajene, ada jalanan yang terbangun di sepanjang pesisir pantai barat dari Bungoro sampai Segeri – Mandalle dan ini tentu saja akan menampakkan tiga hal : 1. Semakin mengukuhkan Pangkep sebagai bekas wilayah kerajaan maritim. Wilayah kepulauan dan Pulau – pulau Pangkep akan semakin nampak dari sepanjang jalan pesisir pantai barat ini, 2. Terbangunnya lokus – lokus ekonomi perniagaan terkait pemberdayaan masyarakat petambak dan nelayan di wilayah pesisir dan pulau, 3. Perubahan tata wilayah kota dan pesisir ini akan mengarahkan perhatian pengembangan ekonomi daerah lebih maksimal pada sektor kelautan dan perikanan.

Dari segi pengembangan ilmu pengetahuan, mega proyek ini setidaknya selain mengungkap hal – hal fenomenal tentang sejarah Kerajaan Siang, juga setidaknya dapat membuka tabir tentang sejarah kedatangan bangsa melayu ke jazirah pantai barat Sulawesi Selatan, dan itu juga berarti sejarah kedatangan Islam di Sulawesi Selatan. Jauh sebelum kedatangan Datu Tallua (Dato ri Tiro, Dato’ ri Bandang dan Dato’ Patimang) dan islamisasi yang dilakukan Kerajaan Gowa, para pedagang melayu telah membaur dengan penduduk pribumi di sepanjang pesisir pantai barat Pelabuhan Siang. Catatan pelaut Portugis, Antonio de Payva sekitar tahun 1542 menguatkan tentang hal ini. Kedatangan para pedagang melayu di Siang sudah ada sekitar 50 tahun sebelum kedatangan para pelaut Portugis dan gelombang kedatangan orang melayu tersebut semakin gencar paska jatuhnya Kerajaan Malaka di tangan Portugis pada tahun 1511.

***

Dalam catatan ini, saya tidak akan menguraikan sejarah singkat Kerajaan Siang, karena penjelasan mengenai hal tersebut sudah dapat ditemukan di buku, diantaranya : Sejarah Kerajaan Siang (Stensilan, Taliu BA, 1997), Kerajaan Siang Kuna – Sumber Tutur, Teks dan Tapak Arkeologi (Fadillah, et.al, 2000), Sejarah dan Kebudayaan Pangkep (Makkulau, 2005 dan 2007). Penjelasan tiga halaman mengenai Kerajaan Siang sempat disinggung juga Andaya (edisi terjemahan, 2004). Meskipun informasi mengenai Kerajaan Siang belum refresentatif dituangkan dalam bentuk buku, namun untuk menghindari pengulangan penjelasan, catatan ini hanya dimaksudkan untuk menjawab tuntutan sebagian kecil masyarakat yang ingin menjadikan nama Siang sebagai nama salah satu kabupaten, menggantikan nama Kabupaten Pangkep.

Menurut saya, menjadikan Siang sebagai nama kabupaten, ”Kabupaten Siang” sebagai pengganti nama ”Kabupaten Pangkep” bukanlah upaya yang tepat untuk ’membesarkan’ nama Siang, tapi upaya tersebut malahan hanya ’mengecilkan’ nama dan pengaruh Siang. Alasan Pertama, dari segi kharisma dan wilayah pemerintahannya. Kabupaten Pangkep saat ini hanya merupakan salah satu kabupaten dalam lingkup Propinsi Sulawesi Selatan. Bandingkan dengan Kerajaan Siang yang pada masa kejayaannya merupakan kerajaan makassar terbesar di sebelah barat jazirah Sulawesi Selatan sedang Kerajaan Ussu (Luwu) adalah kerajaan bugis terbesar di sebelah timur. Perbatasan pengaruh antara keduanya adalah Sidenreng. (Andaya, 2004 ; Makkulau, 2007).

Penemuan arkeologi berharga di bekas wilayah Siang kelihatannya lebih memperkuat asumsi bahwa kerajaan ini adalah mungkin kerajaan besar di pantai barat Sulawesi Selatan sebelum bangkitnya Gowa dan Tallo (Pelras, 1973 : 54 dalam Andaya, 2004 : 26). Dari catatan pelaut Portugis, Antonio de Payva pada tahun 1542 dan 1544, saat menyinggahi Siang mengungkapkan bahwa Gowa adalah sebuah kota yang besar ”yang dulunya merupakan kerajaan bawahan Siang, namun tidak lagi begitu” (Pelras, 1873 : 47 dalam Andaya, 2004 : 26). Pengamat Portugis lainnya, Manuel Pinto, memperkirakan pada tahun 1545, Siang berpenduduk sekitar 40.000 jiwa. Penguasanya sangat yakin terhadap sumber – sumber daya yang dimiliki oleh negaranya sehingga dia menawarkan untuk menyuplai seluruh kebutuhan pangan Kerajaan Malaka (Pelras, 1973 : 53 dalam Andaya : 2004, 26).

Argumentasi lainnya yang dikemukakan para pengusul pengganti nama Kabupaten Pangkep menjadi Kabupaten Siang adalah tidak terwakilinya nama ’Pangkep’ tersebut dengan keseluruhan wilayah kabupaten ini. Menurutnya kata ’Pangkep’ (Pangkajene dan Kepulauan) hanya mewakili kecamatan Pangkajene dan wilayah kepulauan (3 kecamatan pulau), yang berarti hanya melingkupi 4 wilayah kecamatan, sementara kecamatan lainnya seperti : Bungoro, Labakkang, Balocci, Ma’rang, Segeri, Mandalle, Minasate’ne dan Tondong Tallasa, tidak terwakili. Argumentasi ini saya anggap sebagai kekeliruan dalam membaca fakta sejarah.

Wilayah Pangkajene merupakan salah satu wilayah Onderafdeeling atau Locale Ressorten yang dibentuk berdasarkan Undang – Undang Desentralisasi 1903 pada masa pemerintahan Hindia Belanda (Decentralisation Besluit 1905, S. 1905 : 137 dalam Makkulau, 2007). Jadi, Pangkajene yang dimaksud adalah Onderafdeeling Pangkajene yang sejak masa pemerintahan Hindia Belanda sebagaimana diatur dalam Rechts – gemeenschappen Onderafdeeling Pangkajene (Staadsblaad 1916 No. 352) membawahi lima district adat-gemeenschap yaitu Pangkajene sendiri, Balocci, Labakkang, Ma’rang dan Segeri. Kemudian berdasarkan surat Gouverneur van Celebes tertanggal 11 Mei 1918 No. 86/XIX, adat-gemeenschap Pangkajene dipecah menjadi dua, yaitu gemeenschap Pangkajene dan Bungoro, lalu disusul lagi surat Gouverneur van Celebes tertanggal 13 Juli 1918 No. 124/XIX, dimana adat gemeenschap Segeri dipecah menjadi gemeenschap Segeri dan Mandalle. Dengan demikian, sejak saat itu Onderafdeeling Pangkajene terdiri atas tujuh wilayah adat gemeenschap (pemerintahan kekaraengan), yaitu : Pangkajene, Bungoro, Balocci, Labakkang, Ma’rang, Segeri dan Mandalle. (Makkulau, 2008).

Pulau – pulau Pangkep sendiri pada masa pemerintahan Hindia Belanda merupakan bagian dari Stadsgemeente Makassar yang dikepalai oleh Kepala District Makassar yang wilayahnya meliputi 57 pulau Spermonde (inilah yang sekarang dikenal bernama Liukang Tupabbiring), 8 pulau kalu-kalukuang group (inilah yang sekarang dikenal bernama Liukang Kalmas), dan 52 pulau postelion dan poternoster (inilah yang sekarang dikenal bernama Liukang Tangaya). Dengan keluarnya Staadsblad 1946 / 17, dibentuklah swapraja baru (neo-zelfsbestuur) dari daerah – daerah bekas rechtstreeks bestuursgebeid hingga wilayah kepulauan mulai dipisah dari Stadsgemeente Makassar. Paska kemerdekaan RI, lahirlah UU Darurat No. 2 Tahun 1957 dimana Daerah Makassar dipecah menjadi tiga Daerah : Gowa, Makassar dan Jeneponto. Daerah Makassar membawahi wilayah : Onderafdeeling Pulau-pulau, Onderafdeeling Maros, dan Onderafdeeling Pangkajene dengan Kepala Daerah Andi Tjatjo. (Makkulau, 2008).

Dua tahun kemudian, lahirlah UU No. 29 Tahun 1959 yang berdampak pula pada penetapan Pangkajene sebagai salah satu Daerah Otonom Tingkat II digabung dengan bekas wilayah onderafdeeling pulau – pulau sehingga menjadi Kabupaten Dati II Pangkajene dan Kepulauan, terdiri atas 9 kecamatan (Pangkajene, Bungoro, Balocci, Labakkang, Ma’rang, Segeri Mandalle, Liukang Tupabbiring, Liukang Kalmas, dan Liukang Tangaya). Masuknya tiga wilayah kepulauan dalam wilayah Pangkep didasarkan pada pertimbangan kewilayahan, faktor sejarah, kedekatan etnis dan hubungan emosional masyarakatnya.

Kecamatan Minasate’ne merupakan kecamatan baru, hasil pemekaran dari Kecamatan Pangkajene, begitu pula dengan Tondong Tallasa, merupakan kecamatan baru hasil pemekaran dari Kecamatan Balocci, sebagaimana halnya dengan Mandalle yang pernah disatukan dengan Segeri dimekarkan kembali menjadi satu kecamatan tersendiri berdasarkan Perda No. 13 Tahun 2000, sedangkan Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara merupakan pemekaran dari Kecamatan Liukang Tupabbiring pada tahun 2008 lalu, Ketiga kecamatan ini dimekarkan lebih kepada pendekatan pelayanan, agar masyarakat lebih mudah dan cepat mendapatkan akses pelayanan publik. (Makkulau, 2008).

Demikian yang dapat saya jelaskan. Mohon tanggapan dan masukannya. Mariki’ di.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: